MediaInvestigasiMabes (Jaringan MSM), Singkawang Kalbar – Ketua Komisi II Bidang Keuangan, Perekonomian dan Kesehatan beserta Sekretaris Tri Wahyudi, Wakil Ketua DRPD Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin serta dari pengawas Pertamina. melaksanakan monitoring ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah Kota Singkawang, Senin (27/1/2025).
Kegiatan monitoring sebagaimana penuturan Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang Harry Sarasati Widha Sugeng ini sehubungan dengan laporan masyarakat yang mengeluhkan tentang sulitnya/kelangkaan untuk mendapatkan gas elpiji (bersubsidi) tabung 3 kg.
Monitoring kali ini dilakukan ke beberapa lokasi diantaranya SPBE PT. Mitra Abadi di Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan serta SPBE PT. Anugerah Kreasi Alam di Sei Wie, Kec. Singkawang Tengah untuk memastikan bahwa ketersediaan gas elpiji (bersubsidi) kemasan 3 kilogram atau gas melon beberapa hari yang lalu dikabarkan mengalami kelangkaan.
Wakil Ketua DPRD Singkawang mengatakan bahwa dampak kelangkaan gas LPG Subsidi dapat berefek kepada masyarakat seperti para pelaku UMKM warung makan dan usaha yang lainnya yang membutuhkan gas. Dan tidak hanya jadi kebutuhan rumah tangga.
“Makanya ini kita turun lapangan. Kita cek langsung di lapangan untuk memastikan ketersediaan gas elpiji kemasan 3 kilogram ini supaya tidak berdampak serius ke masyarakat kita khususnya,” terang legislator PAN Singkawang, Mubarak, Senin (27/1/2025).
Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Singkawang, Harry Sarasati Widha Sugeng turut menyampaikan, “saya menaruh harapan agar pemerintah segera mencari akar permasalahan tentang persoalan ini, dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi kelangkaan jika memang dirasakan masyarakat.
“Informasi yang kami suplai dari SPBE ke agen berjalan normal, bahkan menjelang perayaan Imlek ada penambahan 9.520 tabung gas elpiji (bersubsidi) kemasan 3 kilogram. “Jadi seharusnya sudah aman, dan tidak mesti ada kelangkaan,” terang Harry.
Menyikapi hal tersebut, “Harry menyimpulkan beberapa indikasi berdasarkan survey dan informasi di lapangan soal penyebab kelangkaan gas elpiji (bersubsidi) kemasan 3 Kg di Singkawang.
“Jadi ada indikasi kuat bahwa masih ada Restoran besar yang memakai gas subsidi ini, bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum pengecer nakal yang melakukan penyulingan ilegal hingga kemungkinan kuota gas elpiji (bersubsidi) kemasan 3 Kg kita ini dijual lagi oleh oknum pengecer nakal ke daerah lain dengan harga yang jauh lebih tinggi,” urainya.
Harry menegaskan, “Pihak DPRD Singkawang khususnya Komisi II dalam hal ini tetap berkomitmen akan terus mengawal permasalahan kelangkaan yang terjadi di Kota Singkawang, dan diharapkan agar hal serupa tidak kembali berulang.
“Kami tetap berkomitmen terus fokus pada permasalahan soal ketersediaan gas melon/gas elpiji (bersubsidi) kemasan 3 Kg kita. Apa lagi menjelang bulan puasa dan lebaran, hal tersebut memang harus benar-benar diperhatikan, yang pastinya kita juga dorong aparat penegak hukum (APH) untuk tegas, berikan efek jera jika ketemu pelaku kecurangan yang dimaksud. Pemkot Singkawang melalui OPD terkait juga harus tegas, cabut ijin usahanya kalau memang ada yang nakal, kalau perlu pidanakan oknum pihak pangkalan atau oknum agen LPG yang kedapatan gak beres ini. “Kita maunya jangan bikin susah rakyatlah,” tutup legislator Gerindra ini.
(Hepni//Red)
